Mengapa berinvestasi pada advokasi dan lobi multi-level: dari desa hingga tingkat global?

Mengapa berinvestasi pada advokasi dan lobi multi-level: dari desa hingga tingkat global?

Mengapa berinvestasi pada advokasi dan lobi multi-level: dari desa hingga tingkat global?

Setidaknya ada tiga alasan mengapa PfR bekerja dalam lobi dan advokasi berjenjang:

1. Integrasi PRT ke dalam kebijakan akan lebih kuat

Tujuan mendasar dari Lobi dan Advokasi PfR adalah memastikan agar kebijakan memiliki perspektif PRT. Artikulasi dari tujuan ini dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan memperhitungkan risiko bencana, perubahan iklim dan pemulihan lingkungan. Dengan melakukan lobi dan Advokasi di tingkat kebijakan yang berjenjang, PfR ingin memastikan agar integrasi PRT juga masuk ke dalam agenda pembangunan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah lintas tingkatan, dari tingkatan desa, kabupaten, provinsi, nasional dan global. PRT yang secara konsisten terintegrasikan ke dalam kebijakan berjenjang akan semakin kuat. Contohnya dalam kerja PfR di level desa dimana salah satunya PfR mendorong program desa untuk perlindungan mata air dan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon terutama di Daerah Aliran Sungai, upaya ini kemudian didorong juga pada kebijakan di level Kabupaten. Pada tingkatan ini, PfR mempengaruhi dokumen RPJMD dimana pada akhirnya 66% dari 44 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Sikka masuk ke dalam dokumen pembangunan daerah selama 5 tahun. Pada level Provinsi di Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi NTT memasukkan rencana aksi manajemen bencana dan Daerah Aliran Sungai ke dalam salah satu indikator pembangunan provinsi tahun 2018 – 2023. Pencapaian ini kemudian diperkuat dengan lobi dan Advokasi di level nasional dimana PfR mendorong Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Argraria mengenai integrasi Daerah Aliran Sungai (DAS) ke Rencana Tata Ruang. Lebih jauh, dengan berbasis pada pencapaian Lobi dan Advokasi ini, PfR juga memberikan input kepada Pemerintah Indonesia ke dalam laporan negara untuk Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, Paris Agreement, Sustainable Development Goals, Agenda Baru Perkotaan, dan Ramsar Convention.

2. Narasi mengenai PRT yang semakin kuat resonansinya
Lobi dan advokasi berjenjang memungkinkan PfR untuk melebarkan dan memperkuat narasi mengenai PRT kepada stakeholders yang luas di level kebijakan yang bebeda-beda. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun kesadaran publik akan urgensi untuk memberikan perhatian atas agenda-agenda PRB, API dan manajemen pemulihan lingkungan. Semakin banyak pihak yang memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap hal ini diharapkan kesadaran kolektif akan muncul yang pada akhirnya akan mendorong sebuah perubahan.

3. Harmonisasi kebijakan terkait PRT di berbagai level
Sejalan dengan upaya untuk menciptakan kebijakan dan narasi yang lebih kuat terhadap PRT, PfR juga ingin melihat harmonisasi kebijakan pada berbagai level ini. Harmonisasi kebijakan dirasa penting untuk melihat konsistensi pemerintah dalam mendorong kebijakan PRT. Harmonisasi kebijakan juga memungkinkan implementasi kebijakan yang terpadu dan mengurangi risiko tumpang tindih karena kebijakan dari level desa hingga nasional sinkron.

Other Insights