Arah Strategi Lobi dan Advokasi Program Partners for Resilience (PfR) Indonesia

Arah Strategi Lobi dan Advokasi Program Partners for Resilience (PfR) Indonesia

Program Partners for Resilience, khususnya pada fase II yang dilaksanakan pada tahun 2016-2020, berfokus pada lobi dan advokasi untuk mencapai perubahan terkait dengan pengelolaan risiko terpadu (PRT) di Indonesia. Lobi dan Advokasi PfR ditujukan untuk perubahan pada tiga domain, yaitu:

  1. Kebijakan: prinsip PRT dan bukti dari praktik terbaik yang dihasilkan oleh PfR diintegrasikan ke dalam kebijakan yang relevan di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat nasional, PfR secara khusus melakukan advokasi PRT terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya, pelaksanaan komitmen global Tujuan Pembangunan Berlanjutan (SDGs), Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana Sendai (SFDRR), dan Kesepakatan Paris (Paris Agreement), Agenda Baru Perkotaan (NUA), pelaksanaan UU Desa, pengelolaan mangrove dan lahan gambut, serta pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketangguhan kota. Di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan) PfR juga melakukan lobi dan advokasi untuk perbaikan peraturan, mekanisme koordinasi, serta kerjasama lintas pemangku kepentingan.
  2. Investasi: investasi publik (oleh pemerintah) dan swasta harus menggunakan PRT untuk menjamin keberlangsungan investasi dan lingkungan hidup di sekitarnya. Pada sektor investasi publik, PfR melakukan lobi dan advokasi untuk memasukan program dan kegiatan-kegiatan terkait pengurangan risiko bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan mangrove dan lahan gambut, serta pengelolaan DAS ke dalam rencana dan anggaran pembangunan desa, kabupaten/kota, dan provinsi. Sedangkan pada sektor investasi swasta, PfR menawarkan konsep investasi ramah risiko dan memihak masyarakat yang berisiko untuk pertanian perkotaan, pengelolaan lahan gambut dan kerjasama dengan lembaga usaha untuk pengelolaan risiko terpadu di beberapa daerah.
  3. Praktik: proyek dan program baru di tingkat desa dan kabupaten/kota harus dilaksanakan berdasarkan prinsip dan model PRT. Praktik baik yang dilakukan oleh PfR didokumentasikan dalam bentuk katalog yang dibagikan kepada banyak pihak. Melalui integrasi PRT ke dalam rencana pembangunan desa dan kabupaten/kota, praktik baik dari PfR direplikasi dan dikembangkan lebih banyak melalui praktik di masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan kabupaten/kota.

Other Insights